seputarindonesiatv.id || SIDOARJO – Bupati Sidoarjo H. Subandi menegaskan pentingnya keselarasan pengelolaan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dengan prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Sosialisasi Tata Kelola Pokir DPRD Kabupaten Sidoarjo di Sun Hotel Sidoarjo, Senin (19/10/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo tersebut bertujuan menyamakan persepsi antara pihak eksekutif dan legislatif terkait tata kelola usulan Pokir DPRD agar berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Hadir dalam kegiatan tersebut Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo sekaligus Kepala Bappeda M. Ainur Rahman, Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdillah Nasih beserta jajaran pimpinan dan anggota DPRD, serta auditor Ahli Madya Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Wiratmoko.
Dalam sambutannya, Bupati Subandi menyampaikan bahwa pengelolaan Pokir DPRD harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, setiap usulan harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, skala prioritas, kewenangan pemerintah daerah, serta kemampuan keuangan daerah.
“Melalui sosialisasi ini, kita ingin menyamakan persepsi antara eksekutif dan legislatif. Harapannya, seluruh usulan pokok-pokok pikiran DPRD dapat dikelola dengan baik, sesuai regulasi, dan benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Sidoarjo,” ujar Subandi.
Ia menjelaskan, usulan Pokir DPRD harus menjadi salah satu acuan dalam menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan visi, misi, serta prioritas pembangunan daerah.
Karena itu, komunikasi dan pendampingan perlu diperkuat agar setiap usulan dapat dipahami bersama dan diproses melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai ketentuan.
Subandi juga meminta seluruh perangkat daerah menindaklanjuti hasil sosialisasi secara konsisten, sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Ia berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif mampu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, memperkuat penganggaran, serta memastikan setiap program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Sinergi legislatif dan eksekutif diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran serta memastikan program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk mendukung upaya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran,” tegasnya.
Sementara itu, Plt. Sekda Kabupaten Sidoarjo sekaligus Kepala Bappeda, M. Ainur Rahman, menyampaikan bahwa sosialisasi tersebut bertujuan membangun pemahaman bersama mengenai tata kelola Pokir DPRD, mulai dari penelaahan usulan hingga integrasinya dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Menurut Ainur, kesamaan persepsi dan koordinasi antara legislatif dan eksekutif menjadi faktor penting agar pengelolaan Pokir DPRD berjalan transparan, akuntabel, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan, dan kemampuan keuangan daerah.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Sidoarjo berharap proses pengusulan Pokir DPRD dapat berjalan lebih tertib, terarah, dan sesuai regulasi sehingga mampu mendukung pembangunan daerah yang berkualitas serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Editor : Sundary
What do you feel about this post?
Like
Love
Happy
Haha
Sad
