seputarindonesiatv.id || SIDOARJO – Kabupaten Sidoarjo mencatat angka kemiskinan sebesar 4,38 persen pada Maret 2026. Capaian ini menempatkan Sidoarjo sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah di Jawa Timur. Namun, di balik capaian tersebut, masih ada 108.460 jiwa yang hidup dalam kondisi miskin dan membutuhkan perhatian serius pemerintah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidoarjo, persentase kemiskinan tersebut turun dari 4,40 persen pada Maret 2025. Meski secara persentase mengalami penurunan, jumlah penduduk miskin justru meningkat dari 107.570 jiwa menjadi 108.460 jiwa.
Kondisi ini menjadi catatan penting bahwa keberhasilan menurunkan persentase kemiskinan belum sepenuhnya mencerminkan berkurangnya jumlah warga yang membutuhkan bantuan.
Kepala BPS Sidoarjo, Bagyo Trilaksono, menjelaskan bahwa kenaikan jumlah penduduk miskin diduga berkaitan dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan penurunan persentase kemiskinan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pemaparan di Ruang Transit Pendopo Delta Wibawa, Rabu (21/10/2026).
Dalam kurun waktu sepuluh tahun, sejak Maret 2016 hingga Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Sidoarjo tercatat turun dari 136.790 jiwa menjadi 108.460 jiwa. Artinya, terdapat pengurangan sebanyak 28.330 jiwa.
Pada periode yang sama, persentase kemiskinan turun dari 6,39 persen menjadi 4,38 persen atau berkurang 2,01 poin persentase.
Capaian tersebut menunjukkan adanya kemajuan. Namun, pekerjaan pemerintah belum selesai. Angka statistik itu tetap menyimpan persoalan nyata tentang daya beli, akses terhadap kebutuhan pokok, kualitas hunian, dan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.
Bupati Minta Program Kemiskinan Lebih Tepat Sasaran
Bupati Sidoarjo, H. Subandi, S.H., M.Kn., meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat koordinasi agar program penanggulangan kemiskinan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, pengentasan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab eksekutif, tetapi juga membutuhkan sinergi legislatif, termasuk DPRD Kabupaten Sidoarjo.
Program pemerintah, tegas Subandi, harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan sekadar berjalan sebagai kegiatan administratif.
Sejumlah upaya penanganan kemiskinan yang disebutkan meliputi bantuan perbaikan rumah tidak layak huni melalui dukungan aparatur sipil negara (ASN) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), bantuan kursi roda bagi warga yang membutuhkan, serta penyaluran sembako.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga disebut sebagai salah satu upaya mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah akan mengkaji penguatan program sembako murah untuk menjaga daya beli warga, terutama menjelang hari besar keagamaan ketika kebutuhan rumah tangga cenderung meningkat.
Kesejahteraan PPPK Paruh Waktu Ikut Menjadi Perhatian
Dalam kesempatan tersebut, Subandi juga menyampaikan rencana pembahasan kesejahteraan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu.
Ia menyebutkan bahwa garis kemiskinan rumah tangga menurut data BPS mencapai Rp2.831.074 per bulan. Angka tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam pembahasan kemungkinan kenaikan gaji bagi PPPK paruh waktu.
Rencana tersebut masih akan dibahas lebih lanjut bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
Persoalan ini menjadi penting karena kesejahteraan pekerja juga berkaitan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Kebijakan pengupahan perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sekaligus kebutuhan hidup yang layak.
Tantangan: Memastikan Warga Benar-Benar Merasakan Perubahan
Predikat sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah di Jawa Timur patut menjadi capaian positif bagi Sidoarjo. Namun, angka 108.460 penduduk miskin menunjukkan bahwa masih banyak warga yang membutuhkan intervensi nyata.
Tantangan berikutnya bukan sekadar mempertahankan posisi terendah, melainkan memastikan jumlah penduduk miskin benar-benar berkurang, bantuan tepat sasaran, serta masyarakat memiliki kesempatan memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang lebih layak.
Penguatan program sembako murah, perbaikan rumah tidak layak huni, bantuan bagi warga rentan, dan peningkatan kesejahteraan pekerja perlu disertai evaluasi yang terukur.
Publik juga perlu memperoleh informasi mengenai jumlah penerima manfaat, anggaran yang digunakan, serta hasil nyata dari setiap program penanggulangan kemiskinan.
Dengan demikian, keberhasilan pemerintah tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Sebab, ukuran keberhasilan pembangunan bukan semata-mata seberapa rendah angka kemiskinan tercatat, melainkan seberapa banyak keluarga yang benar-benar berhasil keluar dari kemiskinan.
Editor : Sundary
What do you feel about this post?
Like
Love
Happy
Haha
Sad
