seputarindonesiatv.id || SURABAYA – Konsolidasi partai tidak cukup dibangun melalui struktur kepengurusan dan pertemuan formal. Lebih dari itu, organisasi membutuhkan komunikasi terbuka, kepercayaan, serta kesediaan seluruh jajaran untuk saling mendengar dan bekerja bersama.
Semangat tersebut mengemuka saat Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasionalis Nusantara Jawa Timur (DPW-PNN Jatim), Slamet Pramono atau akrab disapa Cak Bram, bersama Wakil Ketua II DPW-PNN Jatim, M. Saiin, menyambut kedatangan Wakil Ketua Umum II Dewan Pimpinan Nasional Partai Nasionalis Nusantara (DPN-PNN), Adv. Edi Sumarno, S.H., M.M. atau Mbah Ganthol, di lobi Hotel Spazio, Surabaya, Sabtu (24/10/2026).
Mbah Ganthol hadir bersama Adv. Zainul Arifin, S.H., M.H., yang diproyeksikan sebagai calon Ketua DPD-PNN Kabupaten Blitar, serta Adv. Anang Muarofi, S.H., yang diproyeksikan sebagai calon Ketua DPD-PNN Kabupaten Trenggalek.
Pertemuan berlangsung santai dan penuh keakraban. Namun, di balik suasana informal tersebut, silaturahmi ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat komunikasi antara jajaran nasional dan wilayah.
Bagi PNN, hubungan antarpengurus tidak semestinya berhenti pada kedekatan personal. Kebersamaan harus menjadi fondasi untuk menyelaraskan visi, memperjelas tanggung jawab, serta memastikan program organisasi berjalan secara terarah dan berkesinambungan.
Cak Bram: Konsolidasi Jangan Berhenti di Meja Pertemuan
Cak Bram menempatkan komunikasi, koordinasi, dan kebersamaan sebagai fondasi penting dalam membangun organisasi yang solid.
Menurut prinsip konsolidasi yang perlu terus diperkuat, hubungan antara pimpinan nasional dan wilayah harus mampu menciptakan kesamaan pemahaman mengenai arah perjuangan, pembagian tugas, dan tanggung jawab masing-masing pengurus.
Namun, soliditas tidak cukup ditunjukkan melalui pertemuan dan pernyataan komitmen. Organisasi membutuhkan tindak lanjut yang jelas, program terukur, kedisiplinan dalam menjalankan amanah, serta evaluasi terhadap pelaksanaan tugas.
Konsolidasi yang sehat juga harus memberikan ruang bagi pengurus untuk menyampaikan aspirasi, mengemukakan persoalan, dan mencari solusi melalui mekanisme organisasi.
Dengan demikian, kebersamaan tidak hanya menjadi simbol persatuan, tetapi juga kekuatan untuk mendorong kinerja organisasi yang lebih baik.
M. Saiin: Sinergi Harus Dibangun dengan Saling Mendengar
Wakil Ketua II DPW-PNN Jatim, M. Saiin, turut mendampingi Cak Bram dalam menyambut Waketum II DPN-PNN, Mbah Ganthol.
Sinergi antara pengurus nasional dan wilayah menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan organisasi. Komunikasi yang terbuka diperlukan agar arahan, aspirasi, dan persoalan di lapangan dapat dibahas secara proporsional.
Perbedaan pandangan seharusnya tidak menjadi sumber perpecahan. Sebaliknya, perbedaan dapat menjadi ruang bertukar gagasan untuk menemukan solusi terbaik selama tetap mengedepankan etika, aturan, dan kepentingan organisasi.
Organisasi yang sehat bukan organisasi yang menutup ruang kritik, melainkan organisasi yang mampu menerima masukan, menyelesaikan persoalan secara dewasa, dan menjaga tanggung jawab bersama.
Karena itu, koordinasi antara DPN dan DPW perlu berlangsung dua arah. Wilayah tidak hanya menjadi penerima arahan, tetapi juga harus memiliki ruang untuk menyampaikan kondisi nyata, kebutuhan, dan aspirasi yang berkembang di daerah.
DPN dan DPW Harus Terhubung Tanpa Sekat
Salah satu tantangan dalam membangun organisasi yang kuat adalah memastikan komunikasi antara pimpinan nasional dan pimpinan wilayah berjalan efektif.
Dalam konteks PNN, semangat tanpa sekat perlu dimaknai sebagai keterbukaan komunikasi, bukan pengabaian struktur dan kewenangan organisasi.
DPN-PNN dan DPW-PNN memiliki fungsi serta tanggung jawab yang berbeda, tetapi keduanya merupakan bagian dari satu kesatuan perjuangan. Struktur seharusnya menjadi sarana memperjelas koordinasi, bukan penghalang bagi penyampaian aspirasi.
Jangan sampai ada pengurus wilayah yang merasa berjalan sendiri ketika menghadapi persoalan organisasi. Harus tersedia jalur komunikasi yang jelas agar setiap kendala dapat disampaikan, dibahas, dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Sebaliknya, pengurus wilayah juga memiliki tanggung jawab menjaga disiplin organisasi, menjalankan keputusan yang sah, serta menyampaikan laporan dan evaluasi secara terbuka.
Komunikasi dua arah menjadi penting agar kebijakan nasional dapat dipahami dan diterapkan sesuai kondisi daerah, sementara kebutuhan wilayah memperoleh perhatian melalui proses koordinasi yang tepat.
Berbeda wilayah, satu tujuan. Berbeda tugas, satu tanggung jawab. Berbeda peran, tetap satu dalam semangat persatuan.
Prinsip tersebut perlu diwujudkan melalui kerja nyata, bukan sekadar menjadi kalimat penyemangat dalam setiap pertemuan.
Calon Ketua DPD Blitar dan Trenggalek Ikut dalam Momentum Konsolidasi
Pertemuan di Surabaya itu juga dihadiri dua figur yang diproyeksikan mengemban amanah kepemimpinan PNN di tingkat kabupaten.
Adv. Zainul Arifin, S.H., M.H., diproyeksikan sebagai calon Ketua DPD-PNN Kabupaten Blitar, sedangkan Adv. Anang Muarofi, S.H., diproyeksikan sebagai calon Ketua DPD-PNN Kabupaten Trenggalek.
Kehadiran keduanya menjadi bagian dari komunikasi dan silaturahmi dalam upaya memperkuat jaringan organisasi di tingkat daerah.
Meski demikian, penguatan kepengurusan tidak semata-mata berkaitan dengan penempatan figur dalam struktur. Kepemimpinan daerah juga membutuhkan integritas, pemahaman terhadap aturan organisasi, kemampuan membangun kerja sama, dan komitmen menjalankan program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Proses penetapan dan pengesahan kepengurusan tetap harus mengikuti mekanisme internal PNN. Dengan tata kelola yang tertib, konsolidasi diharapkan mampu memperkuat organisasi sekaligus memperjelas tanggung jawab setiap jajaran.
Lima Pilar PNN Harus Menjadi Pedoman Kerja
Konsolidasi organisasi juga perlu berpijak pada Lima Pilar PNN, yakni Berakhlak, Nasionalis, Bersatu, Berdaulat, serta Adil dan Makmur.
Kelima pilar tersebut tidak semestinya berhenti sebagai slogan. Nilainya perlu tercermin dalam perilaku pengurus, pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan kontribusi organisasi kepada masyarakat.
Berakhlak berarti menjunjung etika, kejujuran, integritas, serta tanggung jawab dalam menjalankan amanah.
Nasionalis berarti mengedepankan kepentingan bangsa, menjaga persatuan, dan menghormati Pancasila serta konstitusi.
Bersatu berarti membangun soliditas, membuka ruang dialog, dan menyelesaikan perbedaan melalui komunikasi yang sehat.
Berdaulat berarti memperkuat kemandirian dan tanggung jawab organisasi dengan tetap menaati aturan serta mekanisme yang berlaku.
Adil dan Makmur berarti mendorong perjuangan yang berpihak pada keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui pemberdayaan UMKM dan pengembangan ekonomi kerakyatan.
Implementasi kelima pilar itu membutuhkan program yang realistis, pembagian tugas yang jelas, target yang terukur, serta evaluasi berkala.
Sebab, nilai perjuangan baru memiliki makna ketika benar-benar memengaruhi cara organisasi bekerja dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Kuat dalam Struktur, Terbuka dalam Komunikasi, Nyata dalam Pengabdian
Kehadiran Mbah Ganthol di Surabaya menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antara jajaran DPN-PNN dan DPW-PNN Jatim.
Hubungan kelembagaan yang sehat perlu terus dibangun melalui komunikasi terbuka, penghormatan terhadap mekanisme organisasi, dan kesediaan untuk saling mendukung dalam menjalankan tanggung jawab.
Namun, ukuran keberhasilan konsolidasi bukan semata-mata seberapa dekat hubungan antarpengurus atau seberapa lengkap struktur yang telah dibentuk.
Ukuran yang lebih mendasar adalah kemampuan organisasi menjaga integritas, menjalankan amanah secara disiplin, menyelesaikan persoalan secara terbuka, dan menerjemahkan nilai perjuangan menjadi program yang bermanfaat.
PNN membutuhkan pengurus yang tidak hanya hadir dalam pertemuan, tetapi juga bersedia bekerja, mendengar aspirasi, membangun solusi, dan mempertanggungjawabkan tugasnya.
Pada akhirnya, konsolidasi harus menjadi jembatan antara visi organisasi dan kebutuhan masyarakat. DPN, DPW, dan DPD perlu bergerak sesuai fungsi masing-masing, saling menguatkan tanpa kehilangan disiplin, serta menjaga komunikasi tanpa mengabaikan tata kelola.
PNN yang kuat bukan sekadar memiliki struktur yang lengkap, melainkan organisasi yang mampu menjaga kepercayaan, menyatukan langkah, dan membuktikan perjuangan melalui kerja nyata bagi rakyat.
Editor: Red
What do you feel about this post?
Like
Love
Happy
Haha
Sad
