seputarindonesiatv.id || SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menegaskan komitmennya mendukung pengawasan distribusi bahan pokok penting (Bapokting) dan minyak serta gas bumi (Migas). Bupati Sidoarjo, H. Subandi, menyatakan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) siap bersinergi dan membuka akses data maupun informasi yang dibutuhkan jajaran peserta didik Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama (Sespimma) Polri Angkatan ke-76.
Komitmen tersebut disampaikan saat menyambut kedatangan jajaran pembimbing dan Serdik Sespimma Polri Angkatan ke-76 di Kabupaten Sidoarjo, Selasa (10/11/2026).
Kehadiran para perwira siswa tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Praktik Kerja Profesi (PKP) di Polresta Sidoarjo. Salah satu agendanya adalah Focus Group Discussion (FGD) bersama sejumlah OPD terkait dan Perum Bulog.
Kegiatan mengangkat tema Optimalisasi Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Penting dan Migas oleh Polresta Sidoarjo guna Meningkatkan Perlindungan Konsumen dalam Rangka Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat.
FGD dibuka langsung Kepala Sespimma (Kasespimma) Sespim Lemdiklat Polri, Brigjen Pol Victor Togi Tambunan, di Aula Satlantas Polresta Sidoarjo. Turut hadir Bupati Subandi dan Ketua DPRD Sidoarjo, H. Abdillah Nasih.
Dalam kesempatan tersebut, Subandi menyampaikan rasa bangga atas dipilihnya Kabupaten Sidoarjo sebagai lokasi pembelajaran lapangan sekaligus pengembangan kepemimpinan bagi calon pimpinan tingkat pertama Polri.
Ia menegaskan, Pemkab Sidoarjo beserta seluruh perangkat daerah terkait siap memberikan dukungan penuh, termasuk menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penelitian maupun proses pembelajaran para peserta didik.
Menurutnya, kegiatan PKP diharapkan tidak hanya menjadi agenda pendidikan, tetapi juga mampu menghasilkan analisis dan gagasan konstruktif bagi peningkatan kualitas pengawasan serta pelayanan kepada masyarakat.
“Selamat melaksanakan Praktik Kerja Profesi kepada seluruh Serdik Sespimma Polri Angkatan ke-76. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo beserta seluruh perangkat daerah terkait terbuka sepenuhnya untuk bersinergi dan memberikan data maupun informasi yang dibutuhkan demi kelancaran penelitian dan pembelajaran rekan-rekan sekalian,” ujar Subandi.
Ia juga menyoroti posisi strategis Sidoarjo sebagai daerah penyangga ibu kota Provinsi Jawa Timur dengan tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi.
Karena itu, kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting, termasuk minyak dan gas bumi, menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat.
Subandi mengingatkan, apabila terjadi hambatan distribusi, penimbunan barang, hingga penyimpangan harga dan takaran, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat luas.
Ia menyebut sinergi antara Pemkab Sidoarjo, Polresta Sidoarjo, TNI, serta instansi terkait melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan selama ini telah berjalan baik.
Pengawasan dilakukan secara terpadu mulai dari pasar tradisional, distributor, hingga stasiun pengisian bahan bakar. Langkah tersebut bertujuan memastikan ketersediaan stok, menjaga keterjangkauan harga, serta melindungi hak-hak konsumen.
Meski demikian, Subandi menilai dinamika dan tantangan pengawasan di lapangan terus berkembang. Karena itu, kehadiran peserta didik Sespimma Polri diharapkan mampu memberikan perspektif baru, analisis yang tajam, serta rekomendasi strategis yang aplikatif.
Melalui kegiatan PKP dan diskusi lintas sektoral, para peserta diharapkan dapat memotret kondisi riil tata kelola dan pola pengawasan distribusi Bapokting serta Migas di wilayah hukum Polresta Sidoarjo.
Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan menghasilkan langkah deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi pelanggaran hukum di bidang perdagangan dan energi.
Kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat juga dinilai penting untuk memastikan pengawasan berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Perlindungan konsumen yang optimal adalah kunci utama dalam membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat (public trust) terhadap institusi negara, baik pemerintah daerah maupun Polri. Ketika masyarakat merasa aman dalam memenuhi kebutuhan pokoknya dan terlindungi dari praktik kecurangan, maka stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) akan terjaga dengan sendirinya,” pungkasnya.
Melalui sinergi tersebut, Pemkab Sidoarjo berharap pengawasan distribusi kebutuhan pokok dan energi semakin optimal, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian ketersediaan barang, harga yang wajar, serta perlindungan dari praktik perdagangan yang merugikan.
Editor : Sundary
What do you feel about this post?
Like
Love
Happy
Haha
Sad
