seputarindonesiatv.id || SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus mematangkan rencana pembangunan kawasan wisata mangrove di wilayah pesisir timur. Pengembangan destinasi ekowisata tersebut akan dimulai dari Desa Tambak Cemandi dan Desa Gisik Cemandi, Kecamatan Sedati.
Salah satu infrastruktur utama yang menjadi perhatian adalah pembangunan akses jalan menuju kawasan wisata sepanjang kurang lebih 2,5 kilometer dengan lebar mencapai 25 meter.
Pembangunan jalan tersebut diharapkan mampu mempermudah akses masyarakat dan wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan pesisir Kabupaten Sidoarjo.
Namun, rencana tersebut masih menghadapi persoalan pemanfaatan lahan. Sebagian area yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan diketahui merupakan aset milik TNI Angkatan Laut (TNI AL) yang berada dalam pengelolaan Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) V Surabaya.
Untuk membahas persoalan tersebut, jajaran Pemkab Sidoarjo melakukan koordinasi langsung dengan Kodaeral V Surabaya, Kamis (12/11/2026).
Rombongan dipimpin Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim CKTR) Sidoarjo, M. Bachruni Aryawan, bersama Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Rudi Setiawan, Kepala Dinas PU Bina Marga dan SDA M. Mahmud, serta Kepala Dinas Perikanan Muhammad Yunan Khoiron.
Kedatangan rombongan diterima Asisten Logistik (Aslog) Kodaeral V Kolonel Laut (T) Sulastono dan Kepala Dinas Fasilitas Pangkalan (Kadisasfalan) Kodaeral V Kolonel Laut (T) Harry Prasetyo.
Dalam koordinasi tersebut, Bachruni menyampaikan bahwa pembangunan kawasan wisata mangrove membutuhkan dukungan infrastruktur memadai, khususnya akses jalan utama.
Menurutnya, kebutuhan lahan milik TNI AL untuk pembangunan akses jalan tersebut diperkirakan mencapai 4.505 meter persegi.
Karena sebagian lahan berstatus Barang Milik Negara (BMN) di bawah Kementerian Pertahanan, pemanfaatannya tidak bisa dilakukan secara sepihak dan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ada tiga alternatif mekanisme pemanfaatan aset yang sedang dipertimbangkan, yakni tukar-menukar atau tukar guling, hibah, dan pinjam pakai.
Masing-masing mekanisme memiliki persyaratan dan prosedur tersendiri dalam pengelolaan Barang Milik Negara.
Bachruni menegaskan, keputusan pemanfaatan lahan tidak dapat ditetapkan langsung oleh Kodaeral V Surabaya. Permohonan Pemkab Sidoarjo nantinya akan melalui kajian teknis di tingkat Kodaeral V sebelum diteruskan kepada Mabes TNI AL dan Mabes TNI untuk mendapatkan persetujuan.
Pemkab Sidoarjo berharap koordinasi lintas instansi tersebut dapat menghasilkan kepastian mekanisme pemanfaatan lahan sehingga rencana pembangunan akses jalan dapat segera ditindaklanjuti.
Pengembangan wisata mangrove ini diharapkan tidak hanya menjadi destinasi wisata baru, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat pesisir, mulai dari terbukanya peluang usaha, peningkatan pendapatan UMKM hingga penguatan potensi wisata berbasis lingkungan.
Kini, realisasi pembangunan akses jalan sepanjang 2,5 kilometer tersebut masih menunggu proses kajian dan persetujuan pemanfaatan aset milik TNI AL.
Editor : Sundary
What do you feel about this post?
Like
Love
Happy
Haha
Sad
