seputarindonesiatv.id || SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memastikan pelaksanaan Car Free Day (CFD) tetap dipusatkan di kawasan Alun-Alun Sidoarjo. Kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat, kelancaran lalu lintas, serta ketertiban aktivitas di ruang publik.
Keputusan itu sekaligus menjadi respons atas aspirasi Gerakan Aspirasi Masyarakat Pagerwojo yang mengusulkan penyelenggaraan CFD di Jalan Pagerwojo. Aspirasi tersebut disampaikan langsung kepada Bupati Sidoarjo Subandi di Pendopo Delta Wibawa, Jumat (13/11/2026).
Bupati Subandi menegaskan, penyelenggaraan CFD di banyak titik perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kepentingan masyarakat secara luas. Menurutnya, jika kegiatan tersebut dibuka di terlalu banyak lokasi, dikhawatirkan justru menimbulkan kepadatan dan persoalan baru.
“Penyerlenggaraan CFD di banyak titik harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kepentingan masyarakat secara luas. Kalau CFD dibuka di banyak tempat, kawatirnya nanti justru crowded,” kata Subandi.
Meski demikian, Subandi menegaskan bahwa pemusatan CFD di Alun-Alun Sidoarjo bukan berarti pemerintah mengabaikan kepentingan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), maupun pedagang kaki lima (PKL).
Pemerintah tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat ekonomi melalui aktivitas perdagangan di kawasan CFD, dengan ketentuan seluruh pedagang mengikuti regulasi yang berlaku.
“Ayo kita bersama-sama menata CFD yang ada di Alun-Alun ini, termasuk iuran perminggunya kita benahi agar tidak memberatkan pedagang. Karena kan mereka ini berjualan, kasihan kalau tarikannya mahal,” tegasnya.
Melalui penataan tersebut, aktivitas perdagangan diharapkan semakin terorganisasi. Dengan demikian, pedagang memiliki kesempatan meningkatkan pendapatan, sementara masyarakat tetap dapat menikmati ruang publik secara nyaman tanpa terganggu kepadatan lalu lintas maupun aktivitas yang tidak tertata.
Di sisi lain, Subandi tidak menutup kemungkinan penyelenggaraan kegiatan serupa di tingkat kecamatan. Namun, pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan perizinan, berkoordinasi dengan camat dan kapolsek setempat, serta tidak mengganggu fasilitas maupun pelayanan di lingkungan kecamatan.
“Saya izinkan apabila tidak mengganggu fasilitas yang ada di kecamatan. Tetap koordinasi dengan camat dan kapolsek setempat, termasuk terkait perizinannya,” ujarnya.
Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan masyarakat, kenyamanan pengguna ruang publik, serta keberlangsungan ekonomi para pedagang.
Pemkab Sidoarjo juga mendorong penataan CFD agar tidak hanya menjadi ruang aktivitas olahraga dan rekreasi, tetapi sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi UMKM dan masyarakat tanpa mengesampingkan ketertiban umum.
Editot : Sundary
What do you feel about this post?
Like
Love
Happy
Haha
Sad
