seputarindonesiatv.id || SIDOARJO — Persoalan perempuan dan anak kerap muncul di tengah masyarakat tanpa mudah terlihat. Karena itu, penanganannya tidak cukup menunggu laporan setelah masalah membesar. Deteksi sejak dini justru menjadi kunci agar persoalan bisa segera ditangani.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kini memperkuat peran Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Gayatri sebagai bagian dari upaya mempercepat deteksi berbagai persoalan perempuan dan anak di tengah masyarakat.
Penguatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan jejaring yang telah terbentuk hingga tingkat desa. Salah satunya melalui 76 Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang tersebar di 15 kecamatan.
Hal itu mengemuka dalam audiensi Forum PUSPA bersama Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana di Rumah Dinas Wakil Bupati Sidoarjo, Senin (31/8/2026).
Mimik menegaskan, keberadaan jejaring hingga tingkat desa sangat penting karena masyarakat membutuhkan tempat yang dekat untuk menyampaikan maupun mendeteksi persoalan yang terjadi di lingkungannya.
“Deteksi dini ini penting. Jangan sampai persoalan perempuan dan anak baru ditangani setelah menjadi masalah besar,” tegas Mimik.
Menurutnya, indikasi persoalan yang muncul di masyarakat harus bisa segera diketahui, kemudian dikomunikasikan dengan perangkat daerah yang memiliki kewenangan.
Dengan pola tersebut, pemerintah tidak hanya bergerak ketika kasus sudah terjadi, tetapi dapat membangun sistem pencegahan yang dimulai dari lingkungan masyarakat paling dekat.
Bukan Menambah Forum, tetapi Memperkuat Koordinasi
Mimik menegaskan penguatan Forum PUSPA tidak dimaksudkan untuk membentuk semakin banyak kelembagaan baru di tingkat desa.
Sebaliknya, jejaring dan kelembagaan yang sudah ada akan diperkuat melalui koordinasi dan pendampingan agar mampu menjalankan fungsi masing-masing secara lebih efektif.
“Yang kita bangun adalah kolaborasinya. Forum PUSPA dapat menjadi bagian dari pendampingan dan membantu melihat kebutuhan di lapangan, kemudian dikoordinasikan dengan dinas terkait agar penanganannya tepat,” jelasnya.
Kolaborasi tersebut nantinya juga dapat diintegrasikan dengan Ruang Bersama Indonesia (RBI) sehingga berbagai potensi di masyarakat dapat saling terhubung dalam upaya perlindungan perempuan dan anak.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sidoarjo Probo Agus Sunarno menilai desa memiliki posisi strategis karena menjadi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.
Karena itu, koordinasi dengan pemerintah desa menjadi bagian penting dalam memastikan persoalan perempuan dan anak tidak luput dari perhatian.
“Desa memiliki posisi yang sangat strategis karena paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, koordinasi dengan desa perlu diperkuat agar ketika ada indikator atau persoalan yang belum terpenuhi, dapat segera diketahui dan dicarikan tindak lanjut bersama,” ujar Probo.
Ia memastikan penguatan jejaring tersebut bukan untuk memperbanyak kelembagaan di desa. Forum yang sudah terbentuk justru diharapkan dapat saling melengkapi melalui koordinasi sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
“Prinsipnya bukan memperbanyak forum, tetapi memperkuat fungsi dan koordinasi yang sudah ada,” tegasnya.
Dengan 76 DRPPA yang tersebar di 15 kecamatan, Pemkab Sidoarjo kini memiliki jejaring yang cukup luas untuk menjadikan desa sebagai garda terdepan dalam mendeteksi persoalan perempuan dan anak sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
Editor : Sundary
