seputarindonesiatv.id || SIDOARJO — Bupati Sidoarjo H. Subandi SH MKn meminta kepala desa di Kecamatan Candi dan Tanggulangin menyampaikan secara detail persoalan infrastruktur dan banjir yang terjadi di wilayah masing-masing.
Hal itu disampaikan Subandi saat menggelar rapat koordinasi bersama para kepala desa di Ops Room, Rabu (9/9/2026). Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sidoarjo.
Dalam pertemuan itu, sejumlah kepala desa menyampaikan berbagai persoalan yang membutuhkan penanganan pemerintah daerah. Di antaranya normalisasi sungai dan saluran air, perbaikan jalan hingga perbaikan sejumlah jembatan.
Subandi menegaskan, masukan langsung dari kepala desa diperlukan agar pemerintah daerah memiliki gambaran nyata mengenai kondisi di lapangan.
“Tujuan kita mengumpulkan Bapak-Ibu semua untuk mendapatkan informasi mengenai perbaikan jalan dan normalisasi yang diperlukan. Karena, kita juga tidak tahu kondisi riil di masing-masing desa kalau tidak disampaikan langsung,” ujar Subandi.
Normalisasi Sungai Jadi Perhatian
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian adalah genangan dan banjir. Subandi menyebut normalisasi sungai menjadi langkah yang perlu segera dilakukan, khususnya di wilayah yang selama ini memiliki persoalan banjir.
Pemkab Sidoarjo, kata dia, akan mengoptimalkan peralatan yang dimiliki untuk mendukung kegiatan normalisasi tersebut.
“Yang penting pada hari ini, normalisasi dulu. Peralatan yang ada akan kita sambungkan dengan alat dari PU Pemda untuk segera bisa beroperasi,” katanya.
Menurut Subandi, pembenahan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan penanganan banjir, tetapi juga berdampak terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian.
“Jalan bagus, normalisasi bagus, saya yakin dampak ekonomi di sana juga akan ikut meningkat,” ujarnya.
Kades Diminta Sampaikan Titik Persoalan Secara Detail
Subandi juga meminta para kepala desa memberikan data secara rinci mengenai titik-titik jalan, sungai maupun saluran yang membutuhkan penanganan.
Data tersebut nantinya menjadi bahan pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas intervensi.
“Yang penting di setiap ada kegiatan minimal ada pendampingan. Kalau ada kekurangan, segera disampaikan dan kita selesaikan bersama,” pesan Subandi.
Ia juga meminta koordinasi antara pemerintah desa dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terus dilakukan agar pelaksanaan pembangunan di lapangan berjalan lebih efektif.
Subandi berharap berbagai persoalan yang dibahas dalam pertemuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti. Ia meminta jajaran terkait berkoordinasi dengan Dinas PU maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar program yang telah ditetapkan dapat segera dilaksanakan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Mudah-mudahan dalam waktu tiga bulan ini sudah bisa selesai,” harapnya.
Bupati Subandi menegaskan, penyelesaian persoalan di tingkat desa membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan seluruh pemangku kepentingan. Koordinasi dan komunikasi dinilai menjadi kunci agar setiap kendala di lapangan dapat segera ditangani.
Editor : Sundary
