seputarindonesiatv.id || SIDOARJO – Jumlah inovasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo meningkat signifikan, dari 262 inovasi pada 2025 menjadi 382 inovasi pada 2026. Namun, Bupati Sidoarjo H. Subandi menegaskan bahwa keberhasilan inovasi tidak cukup diukur dari banyaknya program yang dihasilkan, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Subandi dalam kegiatan Apresiasi Kontributor Inovasi Sidoarjo Tahun 2026 di Pendopo Delta Wibawa, Sidoarjo, Kamis (15/10/2026).
Dalam kesempatan itu, Subandi meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terus mengembangkan inovasi yang mampu menjawab persoalan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kalau pola kerja kita masih sama, kita harus berubah dengan inovasi. Tetapi, inovasi itu harus berkelanjutan. Kita harus bekerja dengan hasil yang berdampak langsung kepada masyarakat,” ujar Subandi.
Menurutnya, tantangan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo semakin kompleks. Sejumlah persoalan masih membutuhkan perhatian serius, di antaranya tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 6,49 persen, angka kemiskinan sebesar 4,40 persen, prevalensi stunting yang meningkat dari 8,4 persen menjadi 10,6 persen, serta indeks lingkungan hidup sebesar 62,37.
Subandi menilai, kondisi tersebut harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah dalam merumuskan program dan kebijakan pembangunan. Inovasi, kata dia, tidak boleh sekadar menjadi pemenuhan laporan administrasi, tetapi harus mampu memberikan solusi konkret bagi masyarakat.
“Inovasi ini harus menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Tujuh OPD Diminta Evaluasi Inovasi
Selain mendorong peningkatan kualitas inovasi, Subandi juga meminta perangkat daerah yang belum melaporkan inovasinya segera melakukan evaluasi. Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, terdapat tujuh perangkat daerah yang tercatat belum melaporkan inovasi.
Ia mengingatkan agar setiap OPD memiliki komitmen untuk terus berbenah dan memastikan program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Perhatian khusus juga diberikan pada sektor pendidikan. Subandi meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Outdoor Learning (ODL) dan menghentikan sementara kegiatan tersebut pada 2026.
Kebijakan itu diambil setelah adanya laporan mengenai pelaksanaan ODL yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan bagi sekolah maupun orang tua siswa.
“Saya minta Dinas Pendidikan memberikan arahan yang jelas kepada sekolah. Jangan sampai kegiatan yang seharusnya memberikan manfaat justru menimbulkan persoalan,” ujarnya.
Penanganan Stunting Perlu Kolaborasi
Persoalan stunting juga menjadi salah satu perhatian utama Bupati Sidoarjo. Ia meminta penanganannya dilakukan secara terpadu dengan melibatkan OPD terkait, Dinas Kesehatan, perangkat daerah yang menangani keluarga berencana, kecamatan, hingga pemerintah desa.
Menurut Subandi, pemerintah desa memiliki peran penting dalam mendukung penanganan stunting, termasuk melalui penganggaran dalam APBDes sesuai ketentuan dan kebutuhan di lapangan.
Ia juga meminta Sekretaris Daerah memperkuat pemetaan berbasis data agar persoalan stunting dapat diketahui secara tepat, sehingga langkah penanganan yang dilakukan lebih terarah dan efektif.
“Masalah stunting ini, tolong semuanya ikut bergerak bersama-sama. Saya yakin jika semua ikut bergerak bersama, pasti stunting akan turun,” ungkapnya.
Inovasi Harus Dirasakan Masyarakat
Dalam kegiatan tersebut, Subandi turut menyampaikan apresiasi kepada para kontributor inovasi yang telah berkontribusi dalam mendorong kemajuan pelayanan pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo.
Ia berharap peningkatan jumlah inovasi dapat diikuti dengan kualitas program yang semakin baik serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.
Salah satu inovasi yang turut mendapat apresiasi adalah program Tali Asih yang digagas Camat Krian, Kusdianto. Program tersebut menggalang donasi sukarela dari aparatur sipil negara (ASN) dan perangkat kecamatan untuk membantu penyediaan alat bantu bagi masyarakat yang membutuhkan.
Program tersebut menjadi salah satu contoh bagaimana inovasi dapat dikembangkan melalui kepedulian sosial dan kolaborasi aparatur pemerintah.
“Keberhasilan sebuah inovasi tidak hanya dilihat dari jumlah program yang dihasilkan, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar dirasakan warga,” pungkas Subandi.
Peningkatan jumlah inovasi menjadi 382 diharapkan tidak berhenti sebagai capaian administratif. Tantangan berikutnya bagi Pemkab Sidoarjo adalah memastikan setiap inovasi berjalan berkelanjutan, terukur, dan mampu memberikan perubahan nyata terhadap kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.
Editor : Sundary
What do you feel about this post?
Like
Love
Happy
Haha
Sad
