SURABAYA, Seputarindonesiatv.id – Aliansi Madura Indonesia (AMI) mendatangi Pengadilan Tinggi Surabaya untuk meminta penjelasan terkait putusan banding yang membebaskan Ranto dan Agustin dalam perkara dugaan penggelapan uang senilai Rp5 miliar. Audiensi yang berlangsung Kamis (19/11/2026) tersebut menjadi langkah AMI untuk mempertanyakan perbedaan putusan antara Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya.
Sebelumnya, kedua terdakwa dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Surabaya dan masing-masing dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Namun, pada tingkat banding, putusan tersebut berubah menjadi bebas.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar, SE., SH., menegaskan bahwa kedatangan pihaknya bukan untuk mencampuri independensi hakim, melainkan meminta penjelasan mengenai pertimbangan hukum yang mendasari perubahan putusan tersebut.
Baihaki mempertanyakan proses penegakan hukum yang telah berjalan mulai dari penyidikan kepolisian, penuntutan kejaksaan, hingga pemeriksaan di Pengadilan Negeri Surabaya, yang sebelumnya menghasilkan putusan bersalah.
“Kami ingin mencari titik permasalahan. Bagaimana mungkin perkara yang telah melalui proses penyidikan, penuntutan, bahkan telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri, kemudian di tingkat banding justru dinyatakan bebas? Masyarakat membutuhkan kepastian hukum,” tegas Baihaki.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya menjelaskan bahwa dalam sistem hukum acara pidana, hakim memiliki kewenangan menyatakan terdakwa bersalah apabila terbukti, atau membebaskan apabila tidak terbukti.
Ia juga menerangkan bahwa pemeriksaan banding merupakan bagian dari mekanisme kontrol dan koreksi terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Karena itu, majelis hakim tingkat banding memiliki kewenangan melakukan penilaian kembali terhadap perkara yang diajukan.
Terkait substansi putusan bebas Ranto dan Agustin, Ketua Pengadilan Tinggi menyatakan tidak dapat memberikan komentar maupun dukungan terhadap putusan tertentu karena harus menghormati independensi majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut.
Pihak pengadilan juga menjelaskan bahwa masyarakat yang menemukan dugaan kesalahan dalam proses peradilan dapat menyampaikan pengaduan melalui mekanisme yang berlaku.
Meski demikian, AMI menilai masih terdapat sejumlah pertanyaan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, terutama mengenai unsur tindak pidana yang dinilai tidak terpenuhi, penilaian terhadap alat bukti dan keterangan saksi, serta dasar pertimbangan hukum yang menyebabkan perbedaan putusan antara pengadilan tingkat pertama dan banding.
Dalam audiensi tersebut, pihak Pengadilan Tinggi juga menyampaikan bahwa putusan perkara merupakan bagian dari keterbukaan informasi pengadilan dan dapat diakses melalui aplikasi resmi pengadilan. Kritik maupun saran masyarakat juga dinilai tetap diperlukan sebagai bagian dari kontrol publik terhadap lembaga peradilan.
Baihaki menegaskan, AMI menghormati independensi kekuasaan kehakiman. Namun, menurutnya, independensi hakim tidak boleh dimaknai sebagai tertutupnya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap putusan pengadilan.
“Kalau Pengadilan Negeri menyatakan seseorang bersalah, kemudian Pengadilan Tinggi menyatakan bebas, tentu ada pertimbangan hukum yang mendasarinya. Kami ingin mengetahui secara terang dan objektif apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga peradilan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan hak-hak pihak yang merasa dirugikan. Menurut Baihaki, kepastian hukum harus dapat dirasakan semua pihak, baik terdakwa maupun pihak yang merasa menjadi korban.
Sebagai tindak lanjut audiensi, AMI menyatakan akan terus mengawal perkara tersebut dan mempertimbangkan langkah lanjutan melalui mekanisme hukum maupun penyampaian aspirasi di muka umum.
AMI bahkan berencana menggelar aksi demonstrasi di Pengadilan Negeri Surabaya untuk meminta agar persoalan tersebut mendapat perhatian serius.
“Kami tidak meminta hakim menghukum seseorang karena tekanan massa. Kami meminta agar hukum ditegakkan secara objektif dan setiap putusan dapat dipertanggungjawabkan. Jika memang ada dasar hukum yang kuat untuk membebaskan, jelaskan melalui pertimbangan hukum yang dapat diuji secara terbuka,” tandas Baihaki.
AMI menegaskan, langkah yang dilakukan bukan semata-mata mempersoalkan putusan bebas, melainkan mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam proses peradilan.
Editor : Red
What do you feel about this post?
Like
Love
Happy
Haha
Sad

