SIDOARJO, Seputarindonesiatv.id– Bupati Sidoarjo H. Subandi meresmikan Pojok Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo, Kamis (19/11/2026). Kehadiran fasilitas tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengawasan partisipatif sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawal proses demokrasi.
Peresmian yang berlangsung di samping Kantor Bawaslu Sidoarjo itu sekaligus dirangkai dengan peluncuran Podcast Warung Demokrasi Bawaslu Sidoarjo.
Pojok Pengawasan disiapkan sebagai ruang publik untuk berdiskusi, berkonsultasi, memperoleh edukasi kepemiluan, melakukan kajian, hingga menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu. Dengan fasilitas ini, masyarakat diharapkan semakin mudah mendapatkan informasi dan berpartisipasi dalam mengawasi setiap tahapan pemilu.
Bupati Subandi menyambut baik keberadaan fasilitas tersebut. Menurutnya, Pojok Pengawasan dapat menjadi sarana untuk membangun komunikasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi.
Ia juga mengapresiasi Podcast Warung Demokrasi yang dinilai mampu memperkuat literasi demokrasi melalui pendekatan komunikasi yang lebih santai, terbuka, dan mudah dipahami masyarakat.
“Alhamdulillah dengan adanya podcast ini akan mendekatkan diri dengan masyarakat dan menegaskan bahwa Bawaslu adalah rumah kita bersama,” ujar Subandi.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Sidoarjo, Agung Nugraha, mengatakan diskusi dalam podcast bersama Bupati tersebut difokuskan pada penguatan demokrasi inklusif.
Salah satu isu yang dibahas adalah bagaimana pemerintah daerah menjaga keberlanjutan kebijakan inklusif, termasuk memastikan pemenuhan hak ekonomi bagi penyandang disabilitas.
Menurut Agung, sejumlah kebijakan terkait inklusivitas sebenarnya telah mulai diakomodasi dalam regulasi. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan tersebut dilaksanakan secara konsisten.
“Yang paling penting itu tidak hanya membuat kebijakan, tetapi bagaimana menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaannya setelah kebijakan itu dikeluarkan,” paparnya.
Selain itu, Agung menyoroti pentingnya pendidikan demokrasi bagi generasi muda, khususnya Gen Z dan Gen Alpha.
Bawaslu Sidoarjo selama ini telah menjalankan sejumlah program edukasi, di antaranya Bawaslu Goes to School, Bawaslu Goes to Campus, serta Bawaslu Mengajar di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida).
Melalui berbagai kegiatan tersebut, pelajar dan mahasiswa dinilai telah memiliki pemahaman dasar mengenai demokrasi dan hak konstitusional. Meski demikian, derasnya arus informasi digital, termasuk hoaks dan framing yang tidak tepat, masih menjadi tantangan serius.
Agung menilai Bawaslu perlu mengarahkan rasa ingin tahu generasi muda agar mampu memilah informasi serta memahami proses demokrasi berdasarkan fakta dan koridor konstitusional.
Ia juga mengingatkan bahwa menjelang proses elektoral 2029, hoaks dan politik uang masih menjadi persoalan utama yang harus diantisipasi bersama.
“Sehingga hoaks sama politik uang itu memang masih menjadi persoalan utama juga di dalam proses elektoral yang akan kita hadapi ke depan,” ungkapnya.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Bawaslu Sidoarjo akan memperluas pendekatan kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kepala daerah, partai politik, hingga unsur penegak hukum, termasuk kejaksaan dan pengadilan.
Agung berharap penyebarluasan informasi kepemiluan dan pendidikan demokrasi dapat dilakukan secara bersama-sama melalui berbagai ruang diskusi dan edukasi, termasuk Podcast Warung Demokrasi.
Dengan diresmikannya Pojok Pengawasan dan diluncurkannya Podcast Warung Demokrasi, Bawaslu Sidoarjo berharap pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga tumbuh menjadi kesadaran kolektif masyarakat.
Partisipasi aktif masyarakat dinilai menjadi salah satu kunci penting dalam mewujudkan demokrasi yang jujur, adil, inklusif, dan berintegritas.
Editor : Sundary
What do you feel about this post?
Like
Love
Happy
Haha
Sad

