SIDOARJO, Seputarindonesiatv.id – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sidoarjo terus memperkuat kualitas pelayanan pengaduan masyarakat melalui Call Center 112 dan SP4N-LAPOR!. Penguatan tersebut dilakukan untuk memastikan setiap aduan masyarakat mendapat penanganan dan tindak lanjut secara tepat oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Komitmen itu diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Layanan Pengaduan Masyarakat melalui Call Center 112 dan SP4N-LAPOR!, sekaligus Rakor Keterbukaan Informasi Publik yang berlangsung di Ruang Delta Artha Lantai 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan dibuka Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Sidoarjo, Anita Inggit Zaenuris Shofa. Rakor tersebut diikuti para admin Call Center 112 dan SP4N-LAPOR! dari unsur perangkat daerah, kecamatan, perusahaan daerah (Perusda), puskesmas, hingga kelurahan.
Turut hadir admin kehumasan serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari perangkat daerah dan Perusda.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah narasumber dihadirkan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pengelola layanan. Materi monitoring dan evaluasi (Monev) SP4N-LAPOR! disampaikan Muhammad Khabibie selaku pranata komputer Diskominfo Sidoarjo, Wahyu Prasetya dari PT Jasnita, serta Meyrinda Tobing sebagai public speaker.
Sementara pada sesi Monev PPID, hadir Andi Bagus Setiawan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur serta Elok Suciati dari Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo sebagai pemateri.
Anita Inggit Zaenuris Shofa menegaskan, koordinasi dan evaluasi secara berkala menjadi bagian penting untuk memastikan setiap pengaduan masyarakat tidak berhenti sebatas pencatatan, tetapi benar-benar ditindaklanjuti oleh instansi yang memiliki kewenangan.
“Melalui kegiatan rakor ini, kami berharap seluruh admin Call Center 112 dan SP4N-LAPOR! dapat semakin meningkatkan koordinasi serta kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap laporan yang masuk harus memperoleh perhatian dan tindak lanjut yang tepat. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan kehadiran pemerintah melalui pelayanan yang responsif dan bertanggung jawab.
Selain penguatan kanal pengaduan, Diskominfo Sidoarjo turut mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi publik melalui PPID di masing-masing perangkat daerah.
Upaya tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperbaiki, khususnya kemampuan admin dalam mengelola permohonan informasi melalui website, memantau permohonan yang masuk, serta memastikan pelayanan informasi ditindaklanjuti dengan baik.
Penyempurnaan formulir permohonan informasi secara daring juga menjadi perhatian agar lebih mudah digunakan masyarakat. Selain mempermudah proses pengajuan, sistem tersebut diharapkan dapat mendukung pelayanan yang lebih terstruktur dan terdokumentasi.
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta Klinik Layanan PPID OPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026 ini mengusung tema “Penguatan Tata Kelola dan Optimalisasi Pelayanan Informasi Publik yang Responsif, Transparan, dan Akuntabel.”
Melalui kegiatan ini, Diskominfo Sidoarjo berharap pengelolaan pengaduan masyarakat dan pelayanan informasi publik semakin profesional. Masyarakat pun diharapkan memperoleh kepastian bahwa setiap pengaduan dan permohonan informasi mendapatkan perhatian serta tindak lanjut sesuai ketentuan.
Editor : Sundary
What do you feel about this post?
Like
Love
Happy
Haha
Sad

