seputarindonesiatv.id || SIDOARJO – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Kabupaten Sidoarjo berlangsung tertib dan kondusif. Momentum tahunan ini tak hanya menjadi ajang penyampaian aspirasi buruh, tetapi juga mempertegas komitmen pemerintah daerah dalam mengawal hak-hak pekerja, termasuk pendidikan bagi anak buruh.
Kegiatan yang digelar pada Kamis (1/5/2026) itu melibatkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, unsur Forkopimda, serta perwakilan serikat buruh/pekerja. Suasana berlangsung aman dengan mengedepankan dialog dan kolaborasi antar pihak.
Bupati Sidoarjo, Subandi, menyampaikan bahwa peringatan May Day tahun ini berjalan harmonis berkat sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan kalangan buruh.
“Alhamdulillah peringatan May Day di Sidoarjo berlangsung kondusif dengan adanya kerja sama antara pemerintah dan Forkopimda. Pemerintah daerah akan terus mengawal aspirasi buruh, termasuk terkait kebijakan yang berpihak pada pekerja,” ujarnya.
Fokus pada Pendidikan Anak Buruh
Tak hanya soal ketenagakerjaan, Pemkab Sidoarjo juga menaruh perhatian serius terhadap masa depan anak-anak buruh, khususnya dalam hal pendidikan.
Salah satu langkah konkret yang disiapkan adalah pemberian kuota pendidikan sebesar 5 persen bagi anak buruh untuk mengakses sekolah negeri, mulai jenjang SD hingga SMP.
“Anak buruh harus ikut kami jaga agar dapat sekolah dengan baik. Ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” tegas Subandi.
Kebijakan ini diharapkan mampu membuka akses pendidikan yang lebih luas dan merata, sekaligus menjadi bentuk perlindungan sosial bagi keluarga pekerja.
Fasilitasi Aspirasi Hingga ke Tingkat Nasional
Dalam peringatan May Day tahun ini, Pemkab Sidoarjo juga memfasilitasi keberangkatan ratusan buruh ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi di tingkat nasional.
Sebanyak 550 orang diberangkatkan menggunakan 11 unit bus pada 30 April 2026 sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap kebebasan berpendapat secara tertib dan terorganisir.
Dorong Hubungan Industrial Harmonis
Selain itu, momentum May Day dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi antara buruh, pengusaha, dan pemerintah guna menjaga hubungan industrial yang harmonis.
Pemerintah berharap sinergi yang terbangun tidak hanya meredam potensi konflik, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan.
“Komunikasi yang baik antara buruh, pengusaha, dan pemerintah harus terus dijaga demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan,” pungkas Subandi.
Editor : Sundary






