seputarindonesiatv.id || SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mengambil langkah tegas terhadap keberadaan jembatan-jembatan liar yang berdiri di atas aliran sungai tanpa izin. Keberadaan bangunan tersebut dinilai menghambat proses normalisasi sungai, mempersempit ruang gerak alat berat, serta berpotensi memperparah risiko banjir.
Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan bahwa jembatan yang melanggar aturan dan mengganggu akses alat berat untuk pengerukan sedimentasi harus segera dibongkar dan ditertibkan.
Instruksi tersebut kembali disampaikan saat dirinya melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap proyek betonisasi ruas Jalan Gedangan–Betro, Sidoarjo, Senin (12/10/2026).
Proyek betonisasi senilai Rp23 miliar itu membentang sejajar dengan aliran sungai. Karena itu, menurut Subandi, pembangunan jalan harus berjalan beriringan dengan penataan drainase dan normalisasi sungai agar hasil pembangunan dapat berfungsi optimal.
“Kalau masih ada jembatan-jembatan seperti ini, normalisasi sungai tidak akan bisa berjalan. Kita ingin jalan selesai dengan kualitas bagus, tetapi normalisasi sungai juga harus tetap berjalan seiring,” ujar Subandi, sebagaimana dikutip dalam siaran pers Pemkab Sidoarjo, Senin (12/10/2026).
Jembatan Tanpa Izin Dinilai Hambat Akses Alat Berat
Berdasarkan pengamatan di lapangan, sejumlah jembatan beton berskala kecil dibangun secara mandiri oleh warga untuk menunjang akses pribadi.
Namun, keberadaan struktur permanen yang tidak mengantongi izin tersebut dinilai menutup ruang gerak dan manuver alat berat milik Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PU BMSDA) maupun kontraktor yang bertugas mengeruk sedimentasi sungai.
Kondisi itu menjadi persoalan tersendiri dalam upaya pemeliharaan sungai. Akses alat berat yang terbatas dapat menghambat pengerukan, sementara sedimentasi yang terus menumpuk berpotensi menyebabkan pendangkalan dan mempersempit aliran air.
Pemkab Sidoarjo menilai kondisi tersebut perlu segera ditangani agar pekerjaan normalisasi tidak terhambat dan pembangunan infrastruktur jalan tidak menimbulkan persoalan baru.
Antisipasi Genangan hingga Kerusakan Jalan
Subandi mengingatkan, penyempitan dan pendangkalan sungai dapat memicu genangan air hingga banjir, terutama ketika hujan turun dengan intensitas tinggi.
Dampaknya tidak hanya mengancam kawasan sekitar, tetapi juga berpotensi merusak struktur jalan baru apabila sistem drainase dan aliran air tidak ditata dengan baik.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur darat harus direncanakan secara terpadu dengan penataan tata air. Pembangunan jalan yang baik tidak cukup hanya mengandalkan kualitas konstruksi, tetapi juga harus memperhatikan sistem drainase dan kelancaran aliran sungai.
“Perencanaan harus kita ikuti. Jangan sampai jalannya sudah bagus dan mulus, tetapi sungainya justru terbengkalai dan tidak tertata,” tegasnya.
Satpol PP dan Kecamatan Dilibatkan
Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, Pemkab Sidoarjo menginstruksikan Dinas PU BMSDA berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta pihak kecamatan setempat.
Koordinasi itu ditujukan untuk melakukan penertiban secara terukur terhadap jembatan-jembatan yang dinilai melanggar ketentuan dan menghambat kepentingan umum.
Selain penertiban, Subandi juga mengimbau masyarakat agar tidak lagi membangun akses lintas secara ilegal di sepanjang jalur utama. Warga diminta memanfaatkan jembatan umum yang telah disediakan pemerintah.
“Jembatan umum sudah tersedia di jalur utama. Masyarakat kita imbau untuk memanfaatkan fasilitas yang ada demi mendukung penataan kawasan dan kepentingan umum yang lebih luas,” ujarnya.
Penertiban ini diharapkan dapat mendukung kelancaran proyek betonisasi sekaligus membuka akses bagi pekerjaan normalisasi sungai.
Ke depan, efektivitas langkah tersebut akan bergantung pada pelaksanaan penertiban di lapangan, kejelasan ketentuan terhadap bangunan yang melanggar, serta koordinasi antarinstansi agar penataan sungai dan pembangunan jalan benar-benar berjalan seiring.
Editor : Red
What do you feel about this post?
Like
Love
Happy
Haha
Sad
