seputarindonesiatv.id || SIDOARJO – Bupati Sidoarjo Subandi mendorong perusahaan di wilayahnya untuk memperkuat kontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), terutama dalam mendukung pembangunan daerah dan mengatasi persoalan pengangguran.
Dorongan tersebut mengemuka dalam penguatan Forum CSR Kabupaten Sidoarjo, Senin (26/10/2026). Forum ini diharapkan menjadi wadah koordinasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha agar bantuan perusahaan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat.
Di tengah pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat, optimalisasi CSR dinilai menjadi salah satu alternatif pembiayaan untuk mendukung program prioritas pembangunan. Namun, kontribusi tersebut membutuhkan perencanaan yang jelas, transparansi, serta mekanisme pengawasan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai programnya berjalan sendiri-sendiri. Kita rumuskan bersama agar kontribusi CSR tepat sasaran dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” tegas Subandi.
Pengangguran Menjadi Pekerjaan Rumah
Subandi menyoroti persoalan ketenagakerjaan yang masih menjadi tantangan di Kabupaten Sidoarjo. Tingginya angka pengangguran, menurutnya, perlu ditangani melalui komunikasi dan kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah daerah dengan perusahaan.
Dunia usaha diharapkan tidak hanya berkontribusi melalui pembangunan infrastruktur maupun bantuan sosial, tetapi juga membuka kesempatan kerja bagi warga lokal sesuai kebutuhan tenaga kerja dan ketentuan yang berlaku.
“Kita ingin masyarakat Sidoarjo juga mendapatkan kesempatan bekerja di daerahnya sendiri,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menempatkan program CSR pada persoalan yang lebih mendasar. Kontribusi perusahaan idealnya tidak berhenti pada bantuan sesaat, tetapi turut mendukung pemberdayaan masyarakat, peningkatan keterampilan, serta perluasan kesempatan kerja.
Meski demikian, efektivitas langkah tersebut akan sangat bergantung pada program konkret yang disepakati, sasaran penerima manfaat, serta evaluasi hasil pelaksanaannya.
CSR Jangan Sekadar Formalitas
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mencatat terdapat sekitar 6 ribu perusahaan di wilayahnya. Potensi tersebut dinilai dapat menjadi kekuatan untuk mempercepat pembangunan apabila dikelola melalui koordinasi yang terukur.
Subandi meminta pelaksanaan CSR diselaraskan dengan program pemerintah daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur, penataan wilayah, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PU BM SDA) juga dinilai penting agar dukungan perusahaan dapat diarahkan pada kebutuhan prioritas.
Ia turut menyampaikan gagasan pembagian peran antara pemerintah daerah dan dunia usaha. Skema yang disebutkannya mencakup komposisi dukungan 70 persen dari pemerintah daerah dan 30 persen dari CSR.
Namun, mekanisme tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut dan disesuaikan dengan ketentuan, kemampuan masing-masing pihak, serta karakteristik program yang akan dilaksanakan.
Sementara itu, Ketua Forum CSR, Herti, menyampaikan bahwa forum tersebut dibentuk untuk memperkuat kontribusi dunia industri dalam pembangunan Kabupaten Sidoarjo.
Forum CSR diharapkan mampu mendorong tata kelola bantuan perusahaan yang lebih baik, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, serta memastikan program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan Forum CSR tidak cukup diukur dari banyaknya perusahaan yang terlibat atau besarnya nilai bantuan yang disalurkan. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana program tersebut mampu menjawab kebutuhan warga, memperluas kesempatan kerja, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Sidoarjo.
Transparansi program, kejelasan sasaran, dan evaluasi manfaat menjadi kunci agar CSR tidak sekadar menjadi agenda perusahaan, tetapi benar-benar menjadi bagian dari solusi pembangunan daerah.
Editor : Sundary
What do you feel about this post?
Like
Love
Happy
Haha
Sad
