seputarindonesiatv.id || SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memperkuat pengawasan internal dengan membekali 30 aparatur sipil negara (ASN) Inspektorat Daerah melalui pelatihan hukum pidana dan penanganan dugaan tindak pidana. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan penyimpangan sekaligus meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Pelatihan yang berlangsung pada 26–30 Oktober 2026 tersebut bekerja sama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), terutama dalam menganalisis persoalan hukum yang ditemukan selama proses pengawasan.
Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan bahwa pengawasan internal tidak boleh sekadar menjadi instrumen untuk mencari kesalahan aparatur. Lebih dari itu, pengawasan harus mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini, mengidentifikasi kelemahan sistem, dan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Pengawasan jangan hanya berorientasi pada mencari kesalahan. Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana mencegah penyimpangan sejak dini, memperbaiki kelemahan sistem, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan,” ujar Subandi, Selasa (27/10/2026).
Menurut Subandi, pemahaman hukum pidana menjadi bekal penting bagi APIP agar mampu membedakan persoalan administratif yang dapat ditangani melalui pembinaan dan perbaikan tata kelola dengan dugaan tindak pidana yang harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Pembedaan tersebut dinilai penting agar pengawasan berjalan secara proporsional, tidak gegabah dalam mengambil kesimpulan, tetapi juga tidak mengabaikan indikasi pelanggaran yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Ia meminta seluruh peserta memanfaatkan pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme, integritas, serta ketajaman analisis dalam mengawal pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.
Sementara itu, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum., menilai peningkatan kompetensi APIP merupakan kebutuhan strategis untuk membangun pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel.
Harli menegaskan, keberhasilan pengawasan tidak semata-mata diukur dari banyaknya temuan pelanggaran. Ukuran yang lebih mendasar adalah kemampuan pengawasan dalam mencegah penyimpangan, memperbaiki sistem yang lemah, serta membangun budaya kerja aparatur yang jujur dan bertanggung jawab.
“Keberhasilan pengawasan tidak cukup dilihat dari banyaknya temuan. Hal yang jauh lebih penting adalah sejauh mana pengawasan tersebut dapat mencegah penyimpangan, memperbaiki kelemahan sistem, dan mendorong aparatur untuk bekerja secara jujur serta bertanggung jawab,” kata Harli.
Ia juga mengingatkan agar APIP senantiasa menjaga independensi dan objektivitas. Setiap hasil pemeriksaan harus didasarkan pada fakta dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.
Dalam pelatihan tersebut, peserta mendapatkan materi mengenai prinsip hukum pidana, analisis hasil pengawasan, penyusunan rekomendasi perbaikan, hingga koordinasi dengan aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi tindak pidana yang memerlukan penanganan lebih lanjut.
Penguatan kapasitas tersebut diharapkan mampu mendorong Inspektorat Daerah menjalankan fungsi pengawasan secara lebih efektif, objektif, dan berintegritas.
Pada akhirnya, efektivitas pengawasan internal tidak hanya ditentukan oleh peningkatan pengetahuan hukum para pemeriksa, tetapi juga oleh konsistensi dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, memperbaiki kelemahan sistem, serta memastikan setiap rekomendasi benar-benar dilaksanakan.
Dengan demikian, pengawasan internal di lingkungan Pemkab Sidoarjo diharapkan menjadi instrumen pencegahan yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang semakin berkualitas.
Sumber : Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
Editor : Sundary
What do you feel about this post?
Like
Love
Happy
Haha
Sad
