seputarindotv.id
seputarindonesiatv.id || SIDOARJO — Di tengah persoalan banjir tahunan yang tak kunjung tuntas, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kembali mengandalkan kolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun di balik rencana penanganan tersebut, muncul pertanyaan besar: sejauh mana efektivitas penggunaan anggaran yang telah dan akan digelontorkan?
Melalui press release resmi Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemkab Sidoarjo menyebut telah melakukan audiensi dengan BNPB guna mengoptimalkan penanganan banjir, khususnya di wilayah rawan seperti Desa Kedungbanteng dan Kedungpeluk, Kecamatan Tanggulangin.
Bupati Sidoarjo Subandi mengakui bahwa kondisi geografis wilayah yang didominasi dataran rendah membuat sejumlah kawasan rentan tergenang. Bahkan, upaya penanganan yang selama ini dilakukan disebut belum mampu menyelesaikan persoalan secara mandiri.
“Keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah perlu menggandeng BNPB agar penanganan bisa lebih cepat dan optimal,” ungkapnya.
Namun, pernyataan tersebut justru membuka ruang kritik. Pasalnya, Pemkab Sidoarjo juga mengungkapkan kebutuhan anggaran penanganan banjir mencapai sekitar Rp205,9 miliar, dengan rincian mencakup normalisasi sungai, perbaikan pintu air, peningkatan kapasitas pompa, hingga pengadaan peralatan darurat.
Beberapa pos anggaran yang disorot antara lain:
- Normalisasi Sungai Bagebug sekitar Rp15 miliar
- Perbaikan Kedungpeluk sekitar Rp3,5 miliar
- Peningkatan puluhan unit pompa dan pengadaan pompa portable
- Peningkatan saluran dan sarana pendukung lainnya
Di sisi lain, fakta bahwa banjir masih menjadi agenda tahunan memunculkan pertanyaan klasik: apakah perencanaan dan realisasi anggaran sebelumnya sudah tepat sasaran?
Kepala BPBD Sidoarjo, Sabino Mariano, bahkan mengakui bahwa persoalan banjir tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga menyangkut keterbatasan sistem drainase hingga luapan sungai yang belum tertangani secara menyeluruh.
“Kondisi di lapangan cukup kompleks, mulai dari penyebab hingga kebutuhan penanganan yang beragam,” ujarnya.
Sementara itu, BNPB disebut akan melakukan pemetaan menyeluruh terhadap persoalan banjir di Sidoarjo. Namun hingga kini, belum ada kepastian detail terkait bentuk intervensi konkret maupun skema pengawasan terhadap penggunaan anggaran tersebut.
Di tengah besarnya rencana anggaran dan kolaborasi lintas lembaga, publik menanti langkah nyata yang lebih dari sekadar koordinasi. Tanpa transparansi dan evaluasi menyeluruh, program penanganan banjir dikhawatirkan kembali menjadi rutinitas tahunan tanpa solusi jangka panjang.
Editor : Sundary
