seputarindonesiatv.id || Sidoarjo, 10 April 2026 – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu dan bayi melalui kolaborasi lintas sektor.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, saat menghadiri pertemuan peningkatan kesadaran penerapan Respectful Maternity and Newborn Care (RMNC) sekaligus penandatanganan komitmen bersama penanggulangan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Sidoarjo.
Kegiatan yang digelar di Hotel Aston Sidoarjo, Jumat (10/4/2026), turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dr. Lakshmie Herawati Yuwantina, M.Kes., serta sejumlah organisasi profesi seperti POGI, IDAI, IBI, dan perwakilan NGO Yayasan Project HOPE.
Dalam sambutannya, Fenny Apridawati menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh pihak yang terlibat. Ia menegaskan bahwa kolaborasi menjadi kunci utama dalam menekan AKI dan AKB yang masih menjadi tantangan pembangunan kesehatan.
“Tanpa kolaborasi ini, angka kematian ibu dan bayi sulit untuk ditekan,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa AKI dan AKB merupakan indikator penting dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Meski terdapat wacana perubahan indikator ke arah stunting, namun fokus terhadap keselamatan ibu dan bayi tetap menjadi prioritas.
Selain itu, Fenny menyoroti pentingnya sistem pelaporan Maternal Perinatal Death Notification (MPDN) yang kini telah berjalan secara online. Menurutnya, pelaporan yang cepat dan terukur akan membantu pemerintah dalam mengambil langkah intervensi yang tepat.
“Melalui pelaporan MPDN yang terukur, kita bisa mengambil langkah cepat dan tepat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dr. Lakshmie Herawati Yuwantina, menegaskan bahwa kesehatan ibu dan anak merupakan pilar utama pembangunan bangsa. Secara nasional, tren AKI dan AKB memang menunjukkan penurunan, namun kondisi di Sidoarjo masih membutuhkan perhatian serius.
“Angka kematian bayi di Sidoarjo masih tergolong tinggi meskipun berada di bawah angka nasional. Begitu juga dengan stunting yang mengalami kenaikan dari 8,4 persen menjadi 10,6 persen,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut harus segera ditangani melalui langkah konkret dan kolaboratif, termasuk keterlibatan organisasi profesi dan lembaga non-pemerintah.
Pemkab Sidoarjo sendiri telah menjalankan berbagai program, seperti pendampingan layanan kesehatan melalui program 1 Puskesmas 1 Obgyn (1P1O), peningkatan pemanfaatan buku KIA dalam pelayanan antenatal care (ANC), layanan keluarga berencana (KB), serta program “Sido Simpati” (Spesialis dan Profesi Sidoarjo Siap Mendampingi Ibu Anak Terlindungi).
Selain itu, rumah sakit juga didorong untuk menyediakan rumah singgah bagi ibu hamil dengan risiko tinggi.
“Harapan kami, angka kematian ibu dan bayi bisa terus ditekan hingga mendekati nol,” pungkasnya.
Editor : Sundary






