seputarindotv.id
seputarindonesiatv.id || SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus memperkuat tata kelola keuangan daerah dan penatausahaan aset sebagai upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Langkah tersebut dilakukan melalui evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan pendapatan, belanja, hingga aset daerah di seluruh perangkat daerah.
Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan bahwa evaluasi dan pembenahan tata kelola keuangan menjadi bagian penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pemerintah daerah.
“Setiap temuan dan rekomendasi menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus melakukan perbaikan. Seluruh OPD harus segera menindaklanjuti agar tata kelola keuangan dan penatausahaan aset daerah semakin tertib, transparan, dan akuntabel,” ujarnya usai mengikuti entry meeting pemeriksaan LKPD di Oproom Setda Kabupaten Sidoarjo, Senin (25/5/2026).
Menurutnya, penguatan pengawasan internal serta peningkatan disiplin administrasi harus terus dilakukan guna mendukung kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.
Dalam proses evaluasi tersebut, sejumlah aspek menjadi perhatian, mulai dari administrasi pendapatan, pengelolaan belanja, hingga penatausahaan aset daerah.
Sementara itu, perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur menegaskan bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan merupakan bagian dari upaya mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.
“Temuan pemeriksaan bukan semata mencari kesalahan, tetapi menjadi instrumen evaluasi agar pengelolaan keuangan daerah semakin efektif, efisien, dan sesuai ketentuan,” jelasnya.
BPK juga meminta seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan, khususnya terkait administrasi pendapatan, pengelolaan belanja, dan penatausahaan aset daerah.
Pemkab Sidoarjo berharap komitmen dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut mampu menjaga kualitas laporan keuangan daerah sekaligus mempertahankan opini WTP di tahun-tahun mendatang.
Editor : Sundary
